Dikutip dari :WASPADA ONLINE
JAKARTA
- Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali berulah. Kali ini calon peserta
Konvensi Partai Demokrat ini kembali berurusan dengan DPR. Pemicunya, ia
mangkir undangan DPR. Padahal, yang dibahas terkait nasib pekerja
kontrak di BUMN.
Relasi Dahlan Iskan dan DPR tampaknya tak pernah
positif. Hubungan Dahlan dan DPR kerap didominasi polemik. Yang
terbaru, Dahlan mangkir dari undangan Komisi IX DPR RI yang membidangi
masalah ketenagakerjaan. Agenda yang dibahas pun cukup penting,
khususnya bagi pekerja alih daya di perusahaan BUMN. Namun, Dahlan hanya
memberitahukan di hari yang sama, dirinya ada acara kenegaraan.
Menyikapi
ketidakhadiran Dahlan Iskan, Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI
Perjuangan Ribka Tjiptaning kesal. Ia pun menyinggung soal rencana
Dahlan Iskan yang akan maju dalam konvensi Partai Demokrat. "Begitu mau
nyapres? Rakyat bisa menilai bagaimana sikap dia sama rakyat. Dahlan
bilang mau ke Jatim, tugas kenegaraan," kata Ribka dengan nada kesal
usai rapat Komisi IX di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta
kemarin.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini dengan keras menyebutkan
ketidakhadiran Dahlan Iskan dalam rapat Komisi IX DPR RI yang membahas
tentang tenaga alih daya di perusahaan BUMN merupakan pelecehan terhadap
DPR sekaligus kalangan buruh. "Ini melecehkan parlemen dan pelecehan
pada buruh. Ini nasib ribuan buruh," cetus dokter yang mencetuskan rumah
sakit tanpa kelas ini.
Menurut dia, rapat tersebut memiliki
makna penting bagi nasib sekitar 280 ribu buruh. Kehadiran Dahlan Iskan
termasuk Menakertrans Muhaimin Iskandar penting untuk pengambilan
keputussan. "Selama ini para direksi BUMN menunggu keputusan menteri
BUMN," urai Ribka.
Ribka pun mengancam akan memanggil paksa
Dahlan Iskan untuk hadir bila surat serupa dilayangkan hingga tiga kali
tetap saja mangkir. "Kalau tidak datang, kita akan kirim surat lagi,
surat 2 dan 3 tidak hadir lagi nanti akan dipanggil paksa," ancam Ribka.
Jika
merujuk perilaku Dahlan selama ini, memang kerap tak menghadiri
undangan DPR. Seperti Komisi VII saat memanggil Dahlan Iskan terkait
hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keyangan (BPK) tentang
inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 triliun. Dahlan sebanyak empat kali
mangkir dari panggilan Komisi VII DPR dalam kapasitasnya sebagai mantan
Direktur Utama PLN.
Dahlan juga tak datang saat dipanggil Komisi
XI DPR RI yang mengagendakan Initial Public Offering (IPO) PT Semen
Baturaja akhir tahun lalu. Dahlan lebih memilih menemani Presiden SBY
untuk kunjungan kerja meski, pada awal Februari lalu, IPO PT Semen
Baturaja disepakati antara DPR dan Pemerintah.
Selain dikenal
kerap tak mau berhadapan dengan DPR, Dahlan akhir tahun lalu juga
membuat kehebohan dengan menyebut sejumlah nama yang disebut sebagai
pemeras BUMN. Atas nyanyian Dahlan Iskan, Badan Kehormatan DPR
menindaklanjuti pernyataan itu.
Proses pemanggilan sejumlah pihak
dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Namun, belakangan diketahui,
validitas pernyataan Dahlan lemah. Alih-alih mampu mengungkap pemeras
BUMN, Dahlan justru blunder, ia tak mampu membuktikan nama pemeras BUMN.
Tindak
tanduk Dahlan Iskan yang kerap memancing polemik pada akhirnya semakin
mengerdilkan figurnya. Bila semula antusiasme publik cukup tinggi
terhadap manuver Dahlan, belakangan mulai mengendur. Setidaknya dari
berbagai riset politik, keterpilihan Dahlan tak lagi moncer.
Masih
percaya diri maju capres melalui konvensi Partai Demokrat? Dahlan
memastikan akan mendaftar konvensi Partai Demokrat. Tidak hanya itu,
Dahlan mengklaim sudah diminta oleh tiga partai politik. "Saya berpikir
sampai ke akhir dari konvensi dulu. Saya enggak pikir tentang calon, dan
saya justru kalau diperbolehkan akan memperbaiki Partai Demokrat," ujar
Dahlan akhir pekan lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar