Selasa, 27 Agustus 2013

Pencapresan Dahlan diributi DPR

 Dikutip dari :WASPADA ONLINE

JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali berulah. Kali ini calon peserta Konvensi Partai Demokrat ini kembali berurusan dengan DPR. Pemicunya, ia mangkir undangan DPR. Padahal, yang dibahas terkait nasib pekerja kontrak di BUMN.

Relasi Dahlan Iskan dan DPR tampaknya tak pernah positif. Hubungan Dahlan dan DPR kerap didominasi polemik. Yang terbaru, Dahlan mangkir dari undangan Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Agenda yang dibahas pun cukup penting, khususnya bagi pekerja alih daya di perusahaan BUMN. Namun, Dahlan hanya memberitahukan di hari yang sama, dirinya ada acara kenegaraan.

Menyikapi ketidakhadiran Dahlan Iskan, Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning kesal. Ia pun menyinggung soal rencana Dahlan Iskan yang akan maju dalam konvensi Partai Demokrat. "Begitu mau nyapres? Rakyat bisa menilai bagaimana sikap dia sama rakyat. Dahlan bilang mau ke Jatim, tugas kenegaraan," kata Ribka dengan nada kesal usai rapat Komisi IX di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini dengan keras menyebutkan ketidakhadiran Dahlan Iskan dalam rapat Komisi IX DPR RI yang membahas tentang tenaga alih daya di perusahaan BUMN merupakan pelecehan terhadap DPR sekaligus kalangan buruh. "Ini melecehkan parlemen dan pelecehan pada buruh. Ini nasib ribuan buruh," cetus dokter yang mencetuskan rumah sakit tanpa kelas ini.

Menurut dia, rapat tersebut memiliki makna penting bagi nasib sekitar 280 ribu buruh. Kehadiran Dahlan Iskan termasuk Menakertrans Muhaimin Iskandar penting untuk pengambilan keputussan. "Selama ini para direksi BUMN menunggu keputusan menteri BUMN," urai Ribka.

Ribka pun mengancam akan memanggil paksa Dahlan Iskan untuk hadir bila surat serupa dilayangkan hingga tiga kali tetap saja mangkir. "Kalau tidak datang, kita akan kirim surat lagi, surat 2 dan 3 tidak hadir lagi nanti akan dipanggil paksa," ancam Ribka.

Jika merujuk perilaku Dahlan selama ini, memang kerap tak menghadiri undangan DPR. Seperti Komisi VII saat memanggil Dahlan Iskan terkait hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keyangan (BPK) tentang inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 triliun. Dahlan sebanyak empat kali mangkir dari panggilan Komisi VII DPR dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PLN.

Dahlan juga tak datang saat dipanggil Komisi XI DPR RI yang mengagendakan Initial Public Offering (IPO) PT Semen Baturaja akhir tahun lalu. Dahlan lebih memilih menemani Presiden SBY untuk kunjungan kerja meski, pada awal Februari lalu, IPO PT Semen Baturaja disepakati antara DPR dan Pemerintah.

Selain dikenal kerap tak mau berhadapan dengan DPR, Dahlan akhir tahun lalu juga membuat kehebohan dengan menyebut sejumlah nama yang disebut sebagai pemeras BUMN. Atas nyanyian Dahlan Iskan, Badan Kehormatan DPR menindaklanjuti pernyataan itu.

Proses pemanggilan sejumlah pihak dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Namun, belakangan diketahui, validitas pernyataan Dahlan lemah. Alih-alih mampu mengungkap pemeras BUMN, Dahlan justru blunder, ia tak mampu membuktikan nama pemeras BUMN.

Tindak tanduk Dahlan Iskan yang kerap memancing polemik pada akhirnya semakin mengerdilkan figurnya. Bila semula antusiasme publik cukup tinggi terhadap manuver Dahlan, belakangan mulai mengendur. Setidaknya dari berbagai riset politik, keterpilihan Dahlan tak lagi moncer.

Masih percaya diri maju capres melalui konvensi Partai Demokrat? Dahlan memastikan akan mendaftar konvensi Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Dahlan mengklaim sudah diminta oleh tiga partai politik. "Saya berpikir sampai ke akhir dari konvensi dulu. Saya enggak pikir tentang calon, dan saya justru kalau diperbolehkan akan memperbaiki Partai Demokrat," ujar Dahlan akhir pekan lalu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mantap

Mantap
Disuatu tempat